Dosen Prodi Kimia UIN Sunan Kalijaga Soroti Lemahnya Komitmen Politik dalam Mitigasi Ribuan Bencana Sepanjang 2026
YOGYAKARTA, 15 September 2026 – Dosen Program Studi (Prodi) Kimia Fakultas Sains dan Teknologi (FST) sekaligus akademisi dari Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc., hadir sebagai narasumber utama dalam diskusi publik bertajuk “Kepedulian Elit Partai Politik terhadap Bencana Alam”. Forum yang diselenggarakan atas kolaborasi Nusakom Pratama dengan Institute of Community and Media Development (inCODE) ini berlangsung di Nusantara Room, UC Resto UGM, Yogyakarta, pada Selasa (15/09/2026).
Dalam diskusi yang dipandu oleh Dr. Ari Junaedi, S.H., M.Si. (Nusakom Pratama Institute) tersebut, Didik Krisdiyanto membedah persoalan mendasar di balik tingginya dampak krisis lingkungan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 7 September 2026, tercatat sedikitnya 1.730 kejadian bencana alam melanda Tanah Air sepanjang tahun 2026—didominasi kebakaran hutan dan lahan (627 kejadian), banjir (543 kejadian), cuaca ekstrem (324 kejadian), tanah longsor (105 kejadian), hingga kekeringan dan gempa bumi.
Data Sains dan Riset Kebencanaan Sudah Memadai, Namun Minim Eksekusi Kebijakan
Dari sudut pandang akademisi dan peneliti kebencanaan, Didik Krisdiyanto menegaskan bahwa Indonesia sejatinya tidak pernah kekurangan data mitigasi maupun kajian ilmiah terkait pemetaan risiko bencana. Kegagalan berulang dalam meminimalkan dampak krisis lingkungan murni disebabkan oleh absennya komitmen serta kemauan politik (political will) dari elite partai politik dalam mengawal implementasi kebijakan di lapangan.
"Kita tahu daerah mana yang rawan banjir, longsor, maupun gempa. Datanya ada secara ilmiah. Namun, kebijakan mitigasinya tidak berjalan optimal; anggaran justru dipotong, tata ruang dilanggar, dan partai politik tidak pernah menjadikannya isu prioritas," tegas Didik Krisdiyanto.
Tanggung Jawab Legislasi Melampaui Aksi Karitatif
Lebih lanjut, dosen Prodi Kimia UIN Sunan Kalijaga ini menekankan bahwa peran dan tanggung jawab partai politik tidak boleh berhenti pada aksi karitatif atau pembagian bantuan sesaat ketika masa tanggap darurat berlangsung.
Menurutnya, elite politik harus mengoptimalkan peran kadernya di parlemen untuk memperjuangkan penguatan anggaran kebencanaan (BNPB), mengawal ketat regulasi tata ruang berbasis sains lingkungan, serta merumuskan legislasi pengurangan risiko bencana (PRB) yang berkelanjutan demi keselamatan masyarakat luas.
Selain Didik Krisdiyanto, diskusi publik ini juga menghadirkan Wakil Rektor III sekaligus Pengamat Politik UGM, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., yang turut menyoroti fenomena disorientasi elite partai politik menjelang kontestasi Pemilu 2029. Kehadiran dosen Prodi Kimia UIN Sunan Kalijaga dalam forum strategis lintas institusi ini menjadi wujud kontribusi aktif sivitas akademika FST dalam mengawal isu-isu lingkungan, mitigasi bencana, dan kebijakan publik berbasis sains di tingkat nasional.